"Apakah tindakan Kementerian Luar Negeri Australia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini dikatakan adil," tanya Ferdi Tanoni.
Penulis buku Skandal laut Timor: sebuah barter politik ekonomi Canberra-Jakarta? ini menilai bahwa tindakan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini salah besar.
"Kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,kami selaku Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat di Laut Timor mendesak anda untuk segera edarkan seluruh Memorandum of Understanding (MoU), Agreed Munutes dan Perjanjian dan atau kesepakatan antara Indoesia dan Australia," pungkas Ferdi Tanoni. (*)
