KUPANG, NTTHITS - Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Sony Libing mengatakan, Pemprov NTT siap beri pelayanan terbaik untuk wisatawan di Taman Nasional Komodo.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas, sehingga sistem yang dibangun adalah pelayanan yang berkualitas bagi wisatawan.
"Sehingga Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memiliki komitmen agar pelayanan pun harus super prioritas," ujar Zeth Sony Libing kepada sejumlah awak media, Kamis 11 Agustus 2022.
Baca Juga: Perlu Dicatat! Ini Tanggal Pemberlakuan Tarif Masuk Rp3,75 Juta ke Pulau Komodo dan Padar
Infrastruktur pendukung di Pulau Padar dan Komodo, kata Sony, harus berjalan secara paralel. Dimana konservasi terus dilakukan, ditambah kontribusi wisatawan yang akan digunakan untuk membangun fasilitas disana.
"Infrastruktur pendukung di dua pulau itu tentu berjalan, tetapi secara paralel. Konservasi kami lakukan, lalu ada kontribusi wisatawan, yang akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas umum seperti kamar mandi, wc dan pos kesehatan," jelasnya.
Karena, kata dia, di Pulau Padar banyak wisatawan yang berkunjung, bahkan sampai meninggal di sana karena tidak ada petugas yang menjaga di pulau Padar.
Baca Juga: Alex Ofong: Kenaikan Tiket TN Komodo Tidak Harus Pakai Perda
"Jadi tentu semuanya berjalan secara paralel. Semua fasilitas akan disiapkan, terutama air bersih, wc, dan kamar mandi yang perlu kami siapkan," ungkapnya.
Terkait penunjukan PT. Flobamor sebagai pihak ketiga dalam mengelola Taman Nasional Komodo (TNK), Sony menerangkan bahwa PT. Flobamor sebagai BUMD, hanya membangun sistem, sehingga bisa dikontrol secara baik oleh pemerintah.
"Tujuannya agar pemerintah dapat mengontrol secara baik. Bahwa semua fasilitas yang disiapkan itu harus berstandar. Seperti travel, tour and travel harus terdaftar, dan tour guide yang profesional," terangnya.
"Sehingga tidak menimbulkan efek atau image buruk bagi para wisatawan yang datant ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat," tambah Sony Libing.
Berdasarkan aturan perundang-undangan, dibolehkan, dimana pemerintah bisa menunjuk Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD untuk mengelola tempat yang merupakan aset daerah.
"Karena, tidak mungkin Pemprov NTT mengelola sendiri TNK. Maka itu pemerintah menunjuk PT. Flobamor sebagai BUMD untuk mengelola jasa wisata di Labuan Bajo," ungkapnya.
Terkait polemik ditengah masyarakat, Sony mengakui, kalau pihaknya kurang melakukan sosialisasi dan berdialog dengan masyarakat, sehingga mereka berpikir kehadiran PT. Flobamor untuk mengambil alih semua aktivitas di TNK.
"Kami belum sampai pada titik itu. Yang ada ini kan mereka berpikir bahwa PT. Flobamor datang dan mengambil seluruh aktivitas disana. Padahal PT. Flobamor hanya siapkan rumah, lalu masing-masing bekerja secara baik untuk melayani wisatawan yang datang," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Operasional PT. Flobamor Abner Ataupah menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan travel agent lokal untuk pengelolaan paket wisata di TNK.
"Seluruh paket wisata itu dikelola dengan melibatkan travel agent lokal," kata Abner Ataupah.
Ia menjelaskan, travel agent lokal di Labuan Bajo akan punya dua privalege. Yang pertama, dapat cashback dari penjualan paket wisata Rp15 Juta. Kedua, tidak boleh ada travel agent yang punya ijin di luar NTT yang membeli paket ini.
"Jangan seperti tahun lalu, orang msuk ke sini tanpa travel agent lokal. Tidak bisa. Kita harus masuk melayani travel agent lokal di sana. Karena itu, kita akan diskusikan ini dengan para travel agent lokal," tandas Abner Ataupah. ***
