NTTHits.com, Kupang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menyoroti dana Pokok Pikiran (Pokir) sisipan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipaksakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Saya sudah bilang ketua DPRD, yang lama-lama cukup sudah, kita kedepan," kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK wilayah Timur, Dian Patria, Kamis, 20 Juli 2023.
Baca Juga: Ombudsman RI Minta Para Kepala Daerah Tindak Tegas Kecurangan PPDB
Menurut dia, seharusnya dana pokir itu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), diinput seminggu sebelum musrembang sehingga tidak ada pokir siluman yang masuk ditengah anggaran, jika ada Kickback atau merupakan suatu bagian ofisial dari dana yang digelapkan dari alokasi untuk organisasinya, termasuk korupsi maka daluarsa perkara tersebut rentang waktunya 18 tahun.
"Seharusny pokir itu ada dalam musrembang, tidak ada lagi barang siluman masuk, siluman itu berarti tanda-tanda, saya tahu disini terjadi seperti itu, itu pokir sisipan, saya bilang daluarsa perkara itu 18 tahun, kalau nanti ketahuan ada kickback bisa dipanggil itu,"tambah Patria.
Baca Juga: Pembenahan dan Percepat Akses Informasi, Pemkot Kupang Segera Benahi SDM dan Sarpras
Selain dugaan dana pokir DPRD kota Kupang yang dipaksakan, disinyalir pula adanya kolusi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terlihat dari banyaknya proyek mangkrak, dikorupsi, ada proyek namun untuk kepentingan kelompok atau partai serta adanya pengelembungan anggaran.
"Mau jadi apa, makanya kita adakan rapat Banggar dan TAPD untuk memastikan jangan sampai ada kolusi disini, jangan sampai ada pokir-pokir yang dipaksakan, ada proyek hanya untuk kepentingan partainya sendiri,"tutup Patria.
Baca Juga: Raih Penghargaan Badan Publik Informatif, George Hadjoh : Itu Menunjukkan Pemerintah Kerja Jujur
Dana Pokir menjadi hak tiap anggota DPRD, namun ada permainan eksekutif dan legislatif tentang dana pokir siluman yang dipaksakan dalam anggaran, jangan sampai ada program tidak dalam perencanaan, tiba-tiba disisip masuk dan itupun hanya dinikmati orang - orang tertentu.(*)