NTTHits.com, Kupang - Arah kebijakan pembangunan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2024, fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), lingkungan hidup, ekonomi, infrastruktur dan stabilitas politik.
Hal tersebut dikemukan Pj.Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2024.
"Oleh karenanya, saya berharap bagi seluruh pimpinan OPD, camat dan lurah untuk benar-benar fokus dan melihat setiap usulan prioritas dalam forum Musrenbang di semua tingkatan sebagai agenda yang penting untuk terus diperhatikan,"kata George Hadjoh, Jumat, 10 Maret 2023.
Baca Juga: Indosat Ooredoo Hutchison Luncurkan eSIM Terkoneksi Tanpa Kartu Fisik
Menurut dia, fokus terhadap setiap usulan prioritas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan sebagai agenda penting untuk terus diperhatikan dan diikuti oleh pemerintah, agar tidak selalu terjadi pengulangan-pengulangan yang kemudian membuat masyarakat menjadi jenuh dan tidak lagi tertarik untuk terlibat dalam perencanaan-perencanaan partisipatif yang diselenggarakan.
Baca Juga: Pemegang Saham Pertanyakan Proses Penggantian Samuel Djo dan Hilarius Minggu
Pemerintah harus fokus pada tiap usulan prioritas agar tidak selalu terjadi pengulangan-pengulangan, yang kemudian membuat masyarakat menjadi jenuh dan tidak lagi tertarik untuk terlibat dalam perencanaan-perencanaan partisipatif yang diselenggarakan,"tambah George.
Arah kebijakan perencanaan tahun 2024, menjadi tantangan bersama dalam mengorganisir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta camat dan lurah, sekaligus untuk jeli melihat peluang sumber-sumber pembiayaan, karena tidak semua program bisa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang.
Baca Juga: Terima Paket Sabu Via JNE, Pria di Kupang Diamankan Polisi
“Kitaperlu memilah kegiatan sesuai sumber pembiayaan yang tepat, dan segera menyiapkan model dokumen kerja sama, dengan berbagai pihak seperti LSM/ NGO atau external agency lainnya dalam rangka menyukseskan seluruh program pemerintah,"tutup George.
Kegiatan konsultasi publik, diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitannya dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Baca Juga: Pernyataan GMIT Terkait Vonis Mati Mantan Vikaris Predator Anak di Alor
Prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, harus searah dengan sistem perencanaan nasional maka rencana awal RKPD kota kupang diharuskan mengacu pada rencana awal RKPD Provinsi NTT dan RKP Nasional. (*)
