NTTHits.com, Jakarta – Konflik internal mewarnai pelaksanaan program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata. Mitra pengelola dapur MBG Kalibata, yang dikelola oleh Ira Mesra, mengklaim mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan pembayaran dari Yayasan Mitra Berkat Nusantara (MBN) selaku pelaksana program di lapangan.
Ira melalui kuasa hukumnya, Danna Harly, menyatakan bahwa dalam kontrak awal antara dapur MBG Kalibata dan Yayasan MBN, disepakati harga makanan sebesar Rp15.000 per porsi untuk semua jenjang pendidikan.
Namun, saat program berjalan, terjadi perubahan harga secara sepihak. Untuk PAUD, TK, dan SD kelas 1 hingga 3, harga dipangkas menjadi Rp13.000 per porsi. Lebih jauh lagi, setelah pemotongan tambahan Rp2.500, dapur hanya menerima Rp10.500 per porsi. Sementara untuk SD kelas 4 hingga 6, harga tetap Rp15.000.
Baca Juga: Temui Gubernur NTT, Dirut LPP Paparkan Rencana Pembuatan Film Dokumenter MBG
Terkait tuduhan tersebut, Yayasan MBN melalui kuasa hukumnya, Timoty Ezra Simanjuntak, memberikan klarifikasi dalam konferensi pers yang digelar pada 25 April 2025 lalu.
"Terkait angka Rp15.000, Rp12.000, atau sekian, itu semua sebenarnya sudah tertuang dalam kontrak," jelas Ezra.
Ia mengakui bahwa terdapat perbedaan antara isi kontrak dengan realisasi di lapangan, namun menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada ketentuan kontrak.
Baca Juga: Rentetan Kasus Keracunan MBG di Berbagai Daerah: Program Bergizi yang Kini Dikhawatirkan
"Dalam praktik, tentu ada perbedaan antara yang tertulis di kontrak dengan pelaksanaannya. Itu yang saat ini sedang kami evaluasi bersama menggunakan data pendukung," ujarnya.
Ezra menambahkan, Yayasan MBN tetap berkomitmen mencari solusi terbaik atas persoalan ini.
"Kami tetap based on contract. Semua penyelesaian akan mengacu pada perjanjian yang telah disepakati," tandasnya.
Sengketa ini menyoroti pentingnya transparansi dan kesepahaman dalam pelaksanaan program sosial skala nasional, agar tujuan mulia meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tetap tercapai tanpa menimbulkan masalah di tingkat pelaksana.***
