NTTHits.com, Kupang - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara dengan tema Kedaulatan Ekonomi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 17 Oktober 2024
FGD tersebut merupakan kolaborasi BPIP dan Universitas Muhammadyah Kupang dalam rangka memberikan rekomendasi pada Presiden RI sebagaimana amanat Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Mayor Jendral TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dalam sambutannya mengatakan, BPIP merupakan sebuah badan pembinaan ideologi, mengemban amanah yang besar dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara pada seluruh elemen masyarakat, dan memiliki tanggung jawab dalam merespon isu-isu strategis, pembinaan ideologi Pancasila di masyarakat yang berpotensi mereduksi nilai-nilai Pancasila.
Salah satu isu yang saat ini menjadi refleksi bersama mengenai tereduksinya etika dan moral penyelenggara negara padahal, semua tahu bahwa di tangan penyelenggara negara suri taulan dan prakterk berbangsa dan bernegara diletakkan.
"Diskusi ini membawa sebuah pesan penting bagaimana Pancasila harus ditempatkan menjadi cita cita etis bagi setiap penyelenggara negara,"kata Wisnu.
Baca Juga: AKD DPRD NTT Periode 2024-2029 Resmi Dibentuk, Inilah Para Petinggi Baru
FGD tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara dengan tema Kedaulatan Ekonomi di Kupang dan di beberapa kota besar lainnya yang telah dan akan digelar diskusi serupa seperti Jakarta, Malang, Makassar, Pontianak, Ambon, Kupang dan Medan, dirancang dengan mengundang para tokoh dan pakar di Indonesia yakni pakar etika hukum, etika politik, etika ekonomi, etika pendidikan, etika agama hingga etika sosial dan budaya, agar dapat merumuskan sebuah rekomendasi yang holistik dan dapat berdampak bagi kebijakan penguatan etika dalam kehidupan pemerintahan di masa depan.
"Kelima sila Pancasila harus diorientasi dalam praktek berpemerintahan karena kelima sila Pancasila bukan hanya narasi ideologis namun konsep yang koheren dan integral yang harus dipedomani secara konsekuen dan murni,"tandas Wisnu.
Baca Juga: Demo di Polda NTT, Massa Aksi Minta Copot dan Usir Kapolda Daniel Silitonga
Rektor Universitas Muhammadyah Kupang, Prof Dr Zainur Wula, mengatakan, kegiatan ini menjadi pertemuan positif yang dapat menjadi dorongan dan motivasi bagaimana membangun negeri ini menjadi lebih baik kedepan, hasil FGD hari ini diharapkan mampu memberi sesuatu yang berharga bagi presiden RI untuk memimpin negeri demi Indonesia lebih maju.
"Kegiatan hari ini menjadi dorongan dan motivasi yang luar biasa, bagaimana kita kedepan membangun negeri ini lebih baik, buah pikiran dari FGD ini bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi Presiden RI,"kata Prof Dr Zainur Wula.
Baca Juga: Bidpropam Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Penganiayaan Jurnalis Floresa
