NTTHits.com, Kupang - Pembangunan duplikasi jembatan Liliba di jalan Eltari II, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai masuk sistem struktur bawah (sub structure) dalam proses awal pekerjaan pondasi tiang Bore Pile.
"Sekarang kita masuk pada proses pekerjaan struktur bawah yaitu pondasi tiang pancang Bore Pile,"kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Agustinus Junianto, saat doa bersama, Kamis, 12 Oktober 2023.
Baca Juga: Kejati NTT Sita Uang Rp1 Miliar dari Tersangka Dugaan Korupsi Persemaian Modern
Sebelumnya, pada lokasi pembangunan duplikasi jembatan Liliba telah dilakukan setting awal, dari pengukuran hingga pembersihan lokasi, yang selanjutnya akan dimulai dengan pengerjaan struktur bawah dengan pemasangan pondasi atau tiang pancang Bore Pile.
Ia menjelaskan, pondasi tiang Bore Pile, merupakan pondasi dalam yang dibuat di dalam permukaan tanah. Pondasi ditempatkan sampai kedalaman yang dibutuhkan dengan cara membuat lubang dengan sistim pengeboran atau pengerukan tanah. Setelah kedalaman sudah didapatkan kemudian dilakukan pengecoran beton pada lubang pondasi yang sudah dibor.
Bore pile atau juga disebut pondasi sumuran, sering juga digunakan pada konstruksi besar maupun rumahan yang mempunyai daya dukung tanah keras berada pada kedalaman yang cukup jauh di atas permukaan tanah, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggali atau menggunakan jenis pondasi dangkal, pondasi sumuran atau bore pile ini berbeda dengan tiang pancang, dimana pondasi ini dibantu oleh beton yang di masukkan ke dalam casing ataupun ke dalam tanah yang telah dibor.
Baca Juga: Terapkan Sistem Prestasi dan Karier, Ratusan ASN Kota Kupang Ikut Penilaian Potensi dan Kompetensi
"Untuk konstruksinya sama seperti jembatan Liliba yang lama dengan rangka baja dan pondasi yang mampu menahan beratnya sendiri dan seluruh beban gaya dari struktur atas,"tambah Junianto.
Pembangunan duplikat jembatan Liliba dengan kontrak kerja senilai Rp 72.4 milliar dan pembiayaan proyek lebih dari satu tahun anggaran atau multiyears, dengan masa pelaksanaan 360 hari kalender hingga September 2024 mendatang. (*)
