Kritik soal Tata Kelola BUMD
Derosari juga menyoroti rekrutmen di BUMD lain, seperti PT Flobamor dan PT Kawasan Industri Bolok, yang seluruhnya hampir sepenuhnya dibiayai oleh Pemda NTT. “Jabatan-jabatan penting ini seharusnya diserahkan kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru,” katanya.
Dengan polemik ini, masyarakat NTT menanti langkah konkret dari Melki Laka Lena dan Johni Asadoma untuk menata ulang tata kelola BUMD demi memastikan transparansi dan kepatutan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Apakah ini hanya soal waktu, atau ada agenda lain di balik langkah cepat manajemen Bank NTT? Waktu akan menjawab.***