NTTHits.com, Jakarta - Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga bahan pokok dan percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial.
"Saya minta, utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok, dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial,” kata Presiden, Joko Widodo, Rabu, 28 Pebruari 2024.
Selain hal tersebut, Presiden Joko Widodo juga menekankan sejumlah poin dalam Sidang Kabinet Paripurna yakni pentingnya persiapan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2045, sebagai jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program Presiden terpilih.
“Ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena menjalankan APBN–karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih,” ucap Presiden.
Baca Juga: Harga Beras di Kupang Naik, Satgas Pangan : Akibat Penyesuain Harga dari Pulau Jawa
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memahami situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Presiden pun menyoroti perekonomian sejumlah negara yang sudah masuk ke dalam resesi.
Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus di jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan kontinjensi plan jika terjadi gejolak dan krisis.
Mengakhiri sambutannya, Presiden menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2025 harus terus mendukung berlanjutnya transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama dekade terakhir. Presiden menyerukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan efektivitas rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Kerjasama Bareng Health Insurance Korea Optimalkan Sistem JKN
“Untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 transformasi ekonomi harus–yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir–harus terus berlanjut sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” tutup Presiden.
