NTTHits.com, Kupang - Cuaca ekstrem yang melanda NTT saat ini berdampak pada putusnya jalur perlintasan transportasi darat. Hal ini terjadi di beberapa wilayah baik itu jalan nasional maupun jalan provinsi.
Sebut saja, jalan trans Timor yang menghubungkan seluruh kabupaten di daratan Pulau Timor dan negara Timor Leste. Saat ini sedang dalam penanganan Balai Pelaksana Jalan (PBJN) NTT.
Selain jalan nasional Trans Timor, jalan provinsi pun terdampak dan butuh penanganan serius seperti yang terjadi di Kabupaten Kupang. Sebanyak 3 jembatan mengalami rusak berat yakni jembatan Bipolo, jembatan Nunpisah dan jembatan Kapsali.
Baca Juga: Jukir Tolak Pakai Seragam Tulis Ayo Berubah, Dishub Kupang Itu Saya Tidak Tahu
Di kabupaten Ende, ruas jalan Detusoko - Maurole. Di Kabupaten Lembata ruas jalan Waijarang - Wulandoni terjadi longsoran. Penanganan saat ini adalah dengan pemberian rambu-rambu untuk pengguna jalan.
Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat dua ruas jalan yakni Nenas - Sutual yang putus akibat penurunan badan jalan. Dan juga di Niki-Niki .
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Adi Mboeik mengatakan saat rapat dengar pendapat beberapa waktu dengan Komisi IV DPRD NTT mengatakan dalam penanganan infrastruktur jalan di NTT sangat diharapkan adanya Diskresi dari pemerintah pusat.
Permohonan diskresi ini, kata Angi, dikarenakan kemampuan fiskal Provinsi NTT sangat tidak mungkin melakukan penanganan infrastruktur jalan.
Baca Juga: Sidang Tak Dihadiri Prinsipal, Izhak Rihi: Tidak Ada Itikad Baik dari Pemegang Saham Bank NTT
"Kita sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan kementerian, kita menyampaikan usulan-usulan kementerian melalui balai jalan dan teman-teman di balai jalan sudah meneruskan ke dirjen dan Mentri dan saat ini sedang proses menyangkut diskresi," ungkap Angi.
Ia mengakui untuk penanganan ruas jalan yang rusak saat ini, pemerintah provinsi NTT melalui Dinas PUPR hanya mampu melakukan penanganan darurat dibantu pemerintah kabupaten terkait pembiayaan.
Sedangkan untuk penanganan permanen di beberapa titik lokasi bencana, saat ini pemerintah sedang menunggu tanggapan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Pemkot Gelontorkan Rp.7,4 Milliar Bangun Jaringan Air Bersih Bagi 17 Ribu Keluarga di Kupang
"Kita kesulitan dalam pembiayaan sehingga di beberapa tempat seperti di Kabupaten Kupang dan TTS kita berbagi peran sesuai dengan sumber daya yang kita miliki," ungkapnya.