NTTHits.com, Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.
Kegiatan bertajuk Koordinasi dan Kolaborasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lintas Sektor dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Risiko Stunting itu digelar di Hotel Aston Kupang, Senin (27/10/2025), dihadiri oleh 149 peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
Gubernur Melki: Penurunan Stunting dan Kemiskinan Harus Bermakna
Dalam arahannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi kepada BKKBN atas dukungan nyata terhadap upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia di NTT.
Meski angka kemiskinan dan stunting di NTT telah menunjukkan tren penurunan, Gubernur menegaskan hasil itu belum cukup memuaskan.
“Memang benar angka kemiskinan dan stunting di NTT sudah menurun, tetapi penurunan tersebut belum bermakna. Artinya, kerja keras kita masih harus ditingkatkan,” ujar Gubernur Melki.
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan pangan bergizi, air bersih, layanan kesehatan, dan sanitasi yang layak sebagai faktor penentu keberhasilan intervensi di lapangan.
Gotong Royong Jadi Roh “Ayo Bangun NTT”
Menurut Gubernur Melki, keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting hanya dapat dicapai melalui semangat gotong royong lintas sektor dan lintas lembaga, yang menjadi roh dari gerakan “Ayo Bangun NTT.”
“Kemiskinan ekstrem selalu berkorelasi dengan stunting. Jika kita ingin menurunkan keduanya, maka kolaborasi yang kuat dan terarah menjadi kunci. BKKBN telah menjadi motor penggerak dalam membangun sinergi ini,” tegasnya.
Baca Juga: Gubernur Melki Laka Lena Minta Unipa Jaga Martabat Ilmu dan Berdampak bagi Daerah
Data Akurat Jadi Fondasi Kolaborasi
Gubernur juga menyoroti masalah klasik dalam penanganan dua isu besar ini, yakni ketidaksinkronan data antarinstansi.
Ia menilai perencanaan, implementasi, dan evaluasi program tidak akan efektif tanpa basis data yang jujur dan seragam.