NTTHits.com, Kupang - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI mendorong pendekatan pentaheliks, salah satunya media massa. Media memiliki peran strategis untuk membangun ketahanan yang berkelanjutan. Kemampuan untuk membentuk dan menyebarkan informasi secara luas merupakan peluang untuk meningkatkan literasi bencana di masyarakat.
BNPB menilai mampu membangun kesadaran yang merupakan bagian dari kapasitas masyarakat dalam rangka mencegah bahaya sekaligus mengurangi risiko. Di sisi lain, BNPB mengharapkan peran media berada dalam setiap fase penanggulangan bencana, yaitu pra, saat, dan pascabencana karena semua pihak termasuk media memiliki peran kolektif dalam kesadaran terhadap bencana.
Baca Juga: Ganjar Milenial Center NTT Latih Mahasiswa dan Pemuda Ketrampilan Digital
Pada pra-bencana, informasi yang akurat dan dapat dipercaya mampu mendidik dan memberikan pengetahuan sebagai referensi untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Ini adalah investasi untuk ketahanan berkelanjutan yang konkret di masyarakat.
Pada saat bencana, media memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi terbaru tentang tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain. Pada fase krisis bencana ini, informasi yang akurat dan cepat penting agar masyarakat tidak panik dan mampu bersiap mengantisipasi dampak selanjutnya.
Masih dalam konteks krisis dan bencana, kesenjangan informasi biasanya terjadi di daerah terdampak bencana. Selalu ada dorongan untuk mencari informasi sebanyak mungkin ketika orang menghadapi keadaan darurat atau bencana, dan selalu ada urgensi untuk mengambil tindakan. Informasi dan pengetahuan yang akurat memberdayakan.
Baca Juga: BNPB-BPBD NTT dan SDC Bekali Puluhan Jurnalis Pengetahuan Kebencanaan
Ini membantu memandu orang tentang cara mempersiapkan bencana, apakah akan mengungsi, kapan harus tetap di rumah dengan aman, ke mana harus pergi ke tempat yang lebih aman, dan layanan darurat apa yang tersedia. Informasi dan pengetahuan yang akurat dapat mengurangi rasa takut akan hal yang tidak diketahui.
Situasi yang tidak diketahui dapat memicu misinformasi, hoaks, berita palsu, dan bias konfirmasi. Orang lebih cenderung mengkonsumsi dan berbagi informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka yang ada. Ini adalah salah satu dari banyak alasan mengapa publik mungkin dipaksa untuk berbagi tanpa pengecekan fakta dan melakukan uji tuntas.
Baca Juga: KPUD Timor Tengah Utara Tetapkan Daftar Calon Tetap, 449 Caleg Akan Perebutkan 30 Kursi DPR
BNPB sering mengidentifikasi hoax dan berita palsu yang sering menimbulkan kepanikan publik, contohnya ada penyebarluasan konten tentang letusan besar Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara dan disebutkan sebagai letusan Gunung Agung di Provinsi Bali. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika tercatat 1.028 hoaks terkait pandemi COVID19 saja. Menanggapi situasi krisis dan bencana, mengelola informasi dan mampu berkomunikasi dengan publik adalah salah satu hasil yang diharapkan selama tanggap darurat bencana.
Jurnalis adalah garda terdepan melawan berita palsu, hoaks, dan penyalahgunaan informasi serta memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik, namun mereka juga rentan menyebarkan informasi yang salah. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana kapasitas jurnalis untuk mengatasi situasi tertentu serta untuk menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan bertanggung jawab di daerah yang terkena bencana.
Baca Juga: Kerugian Negara Perkara Korupsi Dana Bencana di BPBD Timor Tengah Utara Meningkat.
Latar Belakang Indonesia adalah negara yang rentan terhadap bencana alam. Lebih dari 3.500 bencana terjadi pada tahun 2022. Dampak bencana tidak hanya korban jiwa dan penderitaan masyarakat, tetapi juga kerugian infrastruktur dan ekonomi.