NTTHits.com, Kupang - Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyoroti persoalan rutin masih banyak terjadi penumpukan sampah pada beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS), bahkan bisa lebih dari sehari sebelum pengangkutan, sehingga menyebabkan aroma yang menyengat.
Berbanding terbalik dengan gaung Pemerintah Kota Kupang yang terus gencar menyuarakan penanganan sampah yang efesien dan sistematis, merubah pola alur distribusi sampah hingga ke TPA Alak.
Hal tersebut sebagaimana di sampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang tahun anggaran 2024, yang dibacakan anggota Fraksi Golkar Randy Daud, Senin, 28 April 2025.
Baca Juga: Temuan BPK, Kadis Perindag Akui Hanya Ada 1 Mobil Di Kita Hanya Ada Satu, Itupun Hibah dari Provinsi
Golkar mendukung komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, untuk memerangi dan mengurangi sampah yang ada di Kota Kupang, sehingga, harapan bersama untuk Kota Kupang yang bersih dan tertata rapi dapat tercapai, namun pada kenyataannya masih bnayak terjadi penumpukan sampah pada beberapa TPS, bahkan bisa lebih dari 1 hari sebelum pengangkutan, sehingga menyebabkan aroma yang menyengat.
Padahal, kita tahu bersama bahwa Pemerintah telah menyediakan sarana prasarana pendukung di setiap kelurahan dengan tujuan mengurangi penumpukan sampah.
Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Kota Kupang harus terus mensosialisasikan pada masyarakat, terkait Peraturan Daerah (Perda), tentang penanganan dan pengelolaan sampah, karena sampah bukan saja tanggungjawab Pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab masyarakat Kota Kupang secara menyeluruh.
Soal Sampah juga disoroti Fraksi Gabungan Hanura, Perindo, PSI Bersatu, fraksi meminta agar Pemerintah secara sunguh-sungguh menangani permasalahan sampah secara komprehensif, mulai dari pengangkutan hingga penanganan di lokasi Tempat Pemabuangan Akhir (TPA), sehingga Tidak menyisakan persoalan seperti yang terjadi di sepanjang jalur 40 dan juga kawasan jembatan Petuk 3, dimanapengangkutan sampah tidak tuntas, dan yang diangkut hanya sampah dalam kontainer, sedangkan yang diluar kontainer dibiarkan begitu saja.
Hal ini sama juga terjadi di beberapa lokasi dalam wilayah Kota Kupang. Fraksi pertanyakan apakah Pemerintah mengalami kekurangan armada pengangkut sampah, tenaga kerja pengangkut sampah ataukah intervensi anggaran yang kurang memadai. Pemerintah Kota Kupang dimintai penjelasan terhadap persoalan tersebut. (*)
