NTTHits.com, Kupang - Ketua DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ricard Odja menegaskan, tidak ada lobi - lobi politik untuk posisi pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam birokrasi pemerintah Kota Kupang.
Penegasan tersebut disampaikan menjawab isu yang beredar bahwa ada jual beli jabatan dalam agenda promosi - mutasi dan pengisian jabatan lowong sebagai rencana upaya akselerasi 100 hari kerja pasca pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang periode 2024-2029, Christian Widodo-Serena Francis.
Baca Juga: Warga Palestina Tolak Rencana Relokasi Trump: Lebih Baik Makan Puing Daripada Tinggalkan Gaza
"Semua isu yang beredar di luar, bahwa sudah ada pergerakan untuk melobi-lobi jabatan. prinsipnya, partai pemenang tidak pernah melegalkan hal tersebut,"tampik Ketua DPRD Kota Kupang, Ricard Odja, Kamis, 6 Februari 2025.
Menurut dia, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang terpilih pastinya memiliki pertimbangan dan strategi sendiri untuk menempatkan orang-orang, yang mampu bekerja dengan baik untuk mensukseskan program dan kegiatan yang masiuk dalam visi dan misi kepala daerah yang pro rakyat dan demi kesejahteraan seluruh lapisan.
Baca Juga: Trump Berencana Bangun Kembali Gaza, Bakal Jadi 'Mar-A-Lago' versi Timur Tengah?
Agenda promosi - mutasi dan pengisian jabatan lowong, kata Ricard, dilihat dari tingkat kebutuhan organisasi, saat ini banyak jabatan yang kosong, maka setelah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang dan berdasarkan sinyal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa dapat dilakukan pengisian-pengisian jabatan yang kosong di pemerintahan.
"Jadi tidak perlu harus menunggu dalam kurun waktu tertentu, tidak harus menunggu tiga atau enam bulan lagi. Karena saat ini, banyak jabatan kosong di lingkup Pemkot Kupang, sehingga harus segera diproses untuk mendukung program kerja 100 hari kepala daerah,"pungkas Ricard.
Baca Juga: Ditpolairud Polda NTT Bergerak Cepat, Pulihkan Wilayah Terdampak Banjir Rob
Hal ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Kupang terpilih yang berkali menekankan bahwa, tidak ada lagi sistem balas budi dan balas dendam, yang berkualitas akan dipakai, yang mampu akan dipakai, semua akan dirangkul, untuk membangun Kota Kupang secara bersama-sama.
Jika ada oknum yang menjanjikan jabatan tertentu dengan biaya tertentu, diminta agar jangan dipercaya, apalagi mengatasnamakan Partai Gerindra dan PSI.
Baca Juga: Ditpolairud Polda NTT Bergerak Cepat, Pulihkan Wilayah Terdampak Banjir Rob
"Kita semua ingin agar pemerintahan ini berjalan dengan baik, dan DPRD mendukung penuh, jangan pernah percaya dengan cara-cara seperti ini, hal ini sangat ditolak oleh Gerindra dan PSI,"tutup Ricard. (*)
