NTTHits.com, Kupang - Warga kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) antusias dan merasa senang mendapat bantuan beras gratis sebanyak 10kg melalui program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dilaunching hari ini, Senin, 11 September 2023.
Salah satu warga penerima bantuan beras gratis, Marten Lado (59) mengaku antusias dan merasa senang atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan akan pangan khususnya kebutuhan pokok beras.
Baca Juga: Bulog NTT Launching Penyaluran Bansos CPP Bagi 584.637 Keluarga Penerima Manfaat
Menurut dia, saat ini harga beras dipasar telah mengalami kenaikan harga antara Rp.12,500 - Rp.15ribu per kilo, kenaikan harga beras tersebut ikut berdampak terhadap daya beli dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarganya.
"Ini sangat membantu kami masyarakat,apalagi sekarang beras mahal, kalau dipasar beras itu sekilo paling murah Rp.12ribu, tapi beras yang kualitasnya tidak bagus, pecah-pecah begitu,"kata Marten, warga 17A Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.
Baca Juga: Orari Lokal Kupang Gelar Raker Bahas Realisasi Program dan Rencana Kerja Organisasi
Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog NTT, Himawan, mengatakan, khusus bantuan cadangan pangan pemerintah, khusus bagi warga kota Kupang dialokasikan bagi sebanyak 17.766 keluarga.
"Khusus untuk Kota Kupang, bantuan beras ini diberikan bagi 17.766 keluarga, dengan harapan mengurangi arus beli di pasar,"kata Himawan.
Baca Juga: Hotel Plago Disita Kejaksaan, Kuasa Hukum PT SIM : Lebih Adil Dibanding Sita Aset Pribadi
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kupang, Lodowyk Djungu Lape, mengatakan, Bulog menyiapkan sebanyak 177ton beras bagi kuota penerima bantuan sebanyak 17.766 warga, yang tersebar di 51 kelurahan se Kota Kupang, dengan masing-masing penerima mendapatkan alokasi sebanyak 10kg.
"Total 17.766 keluarga ini akan mendaparkan bantuan beras sebanyak 10kg beras,"kata Lodowyk Djungu Lape.
Baca Juga: Dukung Timnas Indonesia, Ribuan Santri Jawa Timur Nonton Langsung Laga versus Turkmenistan
Penyaluran bantuan beras gratis merupakan instruksi Presiden RI, Joko Widodo dan dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima bantuan pangan dan sebagai upaya menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk. (*)
