NTTHits.com, Jakarta - Delapan Partai Politik (Parpol) di Indonesia, menolak rencana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menggunakan sistem proporsional tertutup atau sistem perwakilan berimbang, di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat.
Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan, delapan dari sembilan fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap, menolak rencana pelaksanaan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup.
Mengutip detiknews.com, delapan partai tersebut yakni, Partai Amanat Nasional (PAN), partai Gerankan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PArtai Keadilan Sejahtera (PKS),partai Demokrat, partai Golongan Karya (Golkar).
Baca Juga: Lapor Pemegang Saham, Siang Ini Izhak Rihi Serahkan Dokumen ke Ombudsman NTT
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai Nasional Demokrat (Nasdem). sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mendorong pelaksanaan pemilu 2024, memberlakukan sistem proprosional tertutup.
"Delapan partai sepakat, menolak rencana mundur sistem proporsional dalam pemilu 2024,"kata Ketum PAN, Zulkifli Hasan, saat Jumpa Pers, 8 Januari 2023.
Pemilu di Indonesia menganut sistem demokrasi selama 5 kali pemilihan, menurut dia, pada tahun 2008, kedaulatan rakyat dalam demokrasi sudah di uji Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan proporsional terbuka, bahkan sistem proporsional terbuka sudah diuji pula dalam pemilu 2009,2014 dan 2019, oleh sebab itu, seharusnya pelaksanaan pemilu berjalan maju bukan mundur.
"Mestinya semakin hari semakin baik, bukan mundur, bayangkan kalau kita akan mundur lagi padahak tahapan sudah berjalan,"tambah Zulkifli.
Baca Juga: Polisi Tembak Warga, Kapolda NTT Jamin Proses Hukum Transparan dan Akuntabel
Dalam pertemuan pernyataaan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup, hadir para ketum partai diantaranya, ketum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudohyono (AHY), ketum partai Golkar, Airlangga Hartanto, ketum PAN, Zulkifli Hasan, ketum PKB, Muhaimin Iskandar dan presiden PKS, Ahmad Syaekhu. (*)