NTTHits.com, – Kasus penembakan lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat Malaysia menggemparkan publik. Insiden ini terjadi di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 dini hari waktu setempat.
Kejadian ini melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), yang mengklaim bahwa tembakan dilepaskan karena terjadi perlawanan dari para WNI. Namun, keterangan ini bertentangan dengan pernyataan dua korban selamat, yang menegaskan bahwa tidak ada perlawanan seperti yang dituduhkan.
Korban Selamat Bantah Tuduhan APMM
Dua korban yang selamat, HA dan MZ, saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit dan dalam kondisi stabil. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada 28 Januari 2025, mereka membantah adanya serangan dengan senjata tajam terhadap aparat Malaysia.
"HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Mereka juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dari WNI terhadap aparat APMM," tulis Kemlu dalam keterangannya.
Sementara itu, identitas tiga korban lainnya masih dalam proses verifikasi.
Baca Juga: Penembakan 5 WNI oleh Otoritas Malaysia di Selangor, Perbedaan Kronologi dan Fakta Mengejutkan!
Presiden Prabowo: “Kami Harap Ada Investigasi”
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kejadian ini dengan menyerukan investigasi menyeluruh oleh pihak Malaysia. Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025 di Jakarta pada 30 Januari 2025, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus mengawal kasus ini.
"Iya, itu sedang kita pantau. Tentunya kita berharap ada investigasi," ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak masuk ke negara asing dengan jalur ilegal, karena risiko yang sangat besar.
"Jangan mau ikut-ikut kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya mereka akan bertindak. Jangan mudah dibohongi oleh sindikat yang menawarkan janji manis," tegasnya.
Prabowo Bahas Kasus Ini dengan Perdana Menteri Malaysia
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah membicarakan kasus penembakan ini dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam kunjungan kenegaraan pada 27 Januari 2025.
"Kita sudah membahasnya secara garis besar," ungkapnya kepada awak media.
Pemerintah RI Siapkan Langkah Hukum
Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Kuala Lumpur telah menyiapkan pendampingan hukum bagi korban dan keluarga mereka. Pemerintah juga menanggung seluruh biaya perawatan bagi para korban selamat.
Di sisi lain, Kemlu mendesak otoritas Malaysia untuk melakukan investigasi mendalam atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dalam insiden ini.