NTTHits.com, Kupang - Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., bersama Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emilia Nomleni, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT. Acara yang berlangsung di Auditorium BPK NTT ini menjadi momentum penting bagi evaluasi pengelolaan keuangan di wilayah Provinsi NTT.
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTT, Slamet Riyadi, dan mencakup Pemerintah Provinsi NTT serta beberapa kabupaten/kota, termasuk Ende, TTS, Kupang, Manggarai, dan Kota Kupang.
Baca Juga: Tajam! Najwa Shihab Buat Patrick Kluivert Bungkam Soal Rumor Judi dan Pengaturan Skor
Tingkatkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andriko memberikan apresiasi tinggi kepada BPK RI Perwakilan NTT atas komitmen mereka dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
“LHP ini merupakan wujud evaluasi independen yang memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien, ekonomis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami akan menjadikan laporan ini sebagai acuan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dan melanjutkan program pembangunan yang mendukung visi pembangunan nasional,” ujar Andriko.
Baca Juga: King Indo Siap Bangkit! Kluivert Bawa Warisan LVG dan Cruyff ke Tim Garuda
Rincian LHP dan Temuan Penting
Kepala BPK Perwakilan NTT, Slamet Riyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya menetapkan 8 LHP dengan fokus pada:
1. Efektivitas Pengelolaan APBD dalam Mendukung Pembangunan Nasional, termasuk Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, dan Kabupaten Ende.
2. Kepatuhan Atas Belanja Daerah, mencakup Pemerintah Kabupaten Kupang, TTS, Ende, dan Manggarai.
3. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang.
Baca Juga: Stafsus Wapres Gibran Soroti Program PNM Pemberdayaan Perempuan dan Anak di TPST Bantar Gebang
“Kami memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki kinerja dan memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” jelas Slamet.