Para aktivis juga menghimbau anggota Polres TTU yang tergabung dalam Operasi Mantab Brata sebanyak 115 orang agar tidak takut untuk membuka ke publik tindakan yang dilakukan Kapolres TTU.
Baca Juga: Didemo Pedagang, Pemkot - DPRD Akui Tidak Ada Sosialisasi Kenaikan Retribusi Pasar
"Pernyataan Kapolda NTT, beliau tidak main - main dengan Kapolres yang nakal mengambil hak anggota. Demikian juga PMKRI, tidak akan main - main dengan Kapolres TTU yang diduga telah melakukan pemotongan Dana Pam Pemilu anggota. Kita nyatakan turut berdukacita kepada Polres TTU yang telah mati hati nuraninya dengan melakukan pemotongan terhadap Dana Pengamanan Pemilu anggota", demikian isi orasi secara bergantian oleh aktivis pendemo.
Para aktivis juga menyinggung banyak masalah yang selama ini disembunyikan dalam tubuh Polres TTU. Salah satunya, adanya dugaan mutasi - mutasi di dalam
Polres TTU yang tidak melihat prestasi dari anggota tersebut.
"Mutasi oleh Kapolres TTU tidak melihat prestasi anggota. Tapi hanya melihat siapa yang lebih dekat dengan pimpinan, itulah yang diutamakan dibanding siapa yang berprestasi", tandas Lazarus.
Akunya, ia mendengar langsung pengakuan anggota - anggota yang menyampaikan kepadanya.
"Mereka mau bicara tetapi mereka adalah bawahan yang tidak mempunyai kekuatan apa - apa. Ketika mereka berbicara, maka jabatan mereka akan terancam.
Mereka juga hanya menikmati, betapa sakitnya melihat tindakan pimpinan terhadap mereka. PMKRI sudah sangat muak dengan tindakan yang dilakukan oleh Kapolres TTU yang terbaca di berbagai media Online.
Sehingga hari ini PMKRI datang ke sini untuk menyatakan sikap tegas bahwa Kapolda NTT harus segera mencopot Kapolres TTU dari jabatannya. Karena telah mengambil hak anggota dengan sadar dan sengaja", teriak Lazarus.
Orasi para aktivis dijawab Kapolres bahwa di dalam Wilayah Hukum Polres TTU, ada tiga Polsek yang menerima tunjangan Perbatasan. Dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka penugasan anggota di Perbatasan harus bergantian.
"Anggota yang bertugas di Perbatasan tidak mau dipindah karena adanya penerimaan Tunjangan Perbatasan. Kapolres sendiri tidak menerima Tunjangan Perbatasan", kata Mukhson.
Sehingga katanya, ia menyampaikan ke Kabag yang berwenang berdasarkan pengusulan dari Kapolsek yang sudah di atas dua tahun diganti supaya memenuhi rasa keadilan.
Alasannya kalau sudah bertugas selama dua tahun di Perbatasan, itu sudah tidak produktif sehingga harus diganti.
Baca Juga: Ratusan Pedagang Pasar se-Kota Kupang Demo Pemkot - DPRD Tolak Kenaikan Retribusi
Pihak pendemo juga meminta Kapolres TTU untuk secara transparan menunjukkan bukti administrasi terkait pembagian hak anggota terlibat OMB.
Sekalipun permintaan pendemo dipenuhi Kapolres Mukhson , namun Administrasi yang ditunjukan tidak dicantumkan tanggal pembagian dan stempel menjadi pertanyaan pendemo.
"Pemberian hak anggota sesuai penjelasan bapak Kapolres secara bertahap karena alasan tertentu. Secara administrasi kami minta ditunjukkan ke kami, kepada media, karena dampaknya menyangkut kepercayaan. Namun yang ditunjukkan administrasinya tidak terdapat di bagian akhir pembayaran tanggal berapa dan tidak ada stempel", protes Lazarus.