NTTHits.com, Jakarta – Aksi kontroversial terjadi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, saat sejumlah oknum membawa poster bertuliskan ‘Free Papua’, ‘Free Maluku’, dan ‘Free Aceh’ dalam forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII).
Aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial dan langsung menuai kritik tajam dari publik Indonesia.
Kemlu: Mereka Bukan Delegasi Resmi
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI langsung angkat suara. Melalui juru bicaranya, Roy, Kemlu menegaskan bahwa para pelaku aksi bukan bagian dari delegasi resmi Indonesia, melainkan hadir mengatasnamakan NGO (Non-Governmental Organization) atau LSM asing.
Roy mengecam keras aksi tersebut, menyebutnya sebagai tindakan tidak etis dan memalukan.
Baca Juga: Warga NTT Dibunuh KKB di Papua, Anggota DPR Minta Tindakan Tegas dan Penanganan Komprehensif
“Mereka ini bukan delegasi negara. Mereka datang atas nama organisasi non-pemerintah, dan jelas-jelas menyalahgunakan forum internasional untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Roy dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Forum Internasional, Bukan Panggung Provokasi
UNPFII adalah forum resmi PBB yang membahas isu masyarakat adat, pembangunan berkelanjutan, HAM, dan lingkungan. Menurut Roy, tindakan provokatif seperti ini justru merusak esensi dari forum tersebut.
Baca Juga: Tragedi Kemanusiaan di Papua: PADMA Indonesia Kutuk Keras Kekerasan terhadap Perempuan Asal NTT
“Ini forum untuk berbagi ide pemberdayaan masyarakat adat, bukan tempat untuk mengampanyekan agenda separatis. Apa yang mereka lakukan hanya cari sensasi murahan,” sindir Roy.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa forum semacam UNPFII harus dijaga kehormatannya, dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan negara-negara anggota PBB.
Tegas tapi Kalem: Diplomasi RI di Jalur yang Benar
Meski begitu, pemerintah Indonesia tidak akan terprovokasi oleh manuver semacam ini. Roy memastikan, Indonesia akan tetap mengedepankan diplomasi dan menjaga citra baik di forum-forum internasional.
Baca Juga: Pemerintah Jepang dan UNICEF Bermitra untuk Meningkatkan Gizi dan Pendidikan Anak di Papua
“Jangan sampai publik terpancing. Ini cuma manuver kecil yang tidak punya dampak diplomatik berarti,” pungkasnya.***
