NTTHits.com, Kefamenanu – Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Utara (TTU) bersama Pemerintah Kabupaten TTU terus memperkuat koordinasi dalam mendukung keberlanjutan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu fokus utama yang dibahas adalah persoalan ketersediaan dan sumber bahan baku dapur MBG yang hingga kini masih didominasi pasokan dari luar daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lanjutan antara Polres TTU, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang digelar pada Senin (12/1/2026). Kapolres TTU AKBP Eliana Papote, melalui Kasubsi PIDM IPDA Markus Wilco Mitang, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran operasional dapur MBG sekaligus menjamin keberlanjutan program nasional tersebut di wilayah TTU.
“Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku dapur MBG sekaligus menata sistem distribusi agar program dapat berjalan optimal,” ujar IPDA Wilco, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, S.H., dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI-Polri, termasuk Kasat Intelkam Polres TTU, Pasi Intel Kodim 1618/TTU, serta Koordinator Wilayah dan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) se-Kabupaten TTU.
Dalam forum tersebut, Satgas MBG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi suplai bahan makanan di masing-masing dapur SPPG. Selain itu, rakor juga membahas tindak lanjut atas adanya dugaan kasus keracunan makanan MBG yang terjadi di SPPG Kefamenanu Tengah 2, guna memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.
“Tidak hanya mengevaluasi suplai bahan makanan, Satgas juga meninjau kesiapan kelompok tani lokal agar ke depan dapat menjadi pemasok utama kebutuhan dapur MBG,” jelas Wilco.
Berdasarkan data terbaru yang dipaparkan dalam rakor, jumlah dapur SPPG mandiri di Kabupaten TTU tercatat sebanyak 33 unit. Sementara itu, dapur SPPG kategori wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) berjumlah 44 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 dapur MBG 3T telah dikelola oleh investor lokal, 15 unit masih dikelola oleh Polres TTU, dan 9 unit lainnya telah diminati oleh investor lokal yang menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi.
Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketergantungan terhadap bahan baku dari luar Kabupaten TTU, mulai dari beras, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, hingga telur. Kondisi ini dinilai kurang ideal karena belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Satgas MBG merekomendasikan agar ke depan bahan baku dapur MBG harus dipenuhi dari hasil produksi lokal. Dengan begitu, perputaran ekonomi di Kabupaten TTU dapat meningkat dan kesejahteraan petani serta peternak lokal ikut terdongkrak,” ungkap IPDA Wilco.
Ia menambahkan, rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk memperkuat rantai pasok bahan baku lokal, mengurangi ketergantungan dari luar daerah, serta mendukung agenda besar ketahanan pangan daerah.
Saat ini, dapur SPPG yang telah beroperasi aktif di Kabupaten TTU berjumlah sembilan unit, yakni SPPG Kefamenanu Selatan, Kefamenanu Tengah, Kefamenanu Tengah 2, SPPG Sasi 1, SPPG Sasi 2, Benpasi, Naiola, Maubesi, serta SPPG Susulaku di Kecamatan Insana Induk.
“Melalui kolaborasi lintas sektor ini, kami berharap program MBG di TTU tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan ketahanan pangan daerah,” pungkas IPDA Wilco. (*)