NTTHits.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini menjadi langkah besar untuk memastikan pemenuhan gizi bagi jutaan anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyebut program ini sebagai tonggak sejarah di hari ke-78 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita bersyukur tidak perlu menunggu 100 hari, program MBG sudah dimulai. Ini wujud komitmen nyata pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujar Hasan dalam siaran pers, Minggu, 5 Januari 2025.
Baca Juga: Dapen BRI Raih Sertifikasi ISO 31000:2018, Bukti Keunggulan Pengelolaan Risiko
Fokus pada Gizi Nasional dan Keberlanjutan
Sebanyak 190 titik dapur MBG di 26 provinsi telah mulai beroperasi, dengan target mencapai 937 dapur MBG pada akhir Januari 2025. Program ini dirancang untuk melayani 20 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak PAUD hingga SMA, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
BGN juga membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengurangan limbah di setiap dapur. Sebagai wujud keberlanjutan, makanan disajikan dengan nampan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan kembali.
“Ini bukan hanya soal makan gratis, tapi memastikan kualitas dan keberlanjutan. Kami berkomitmen untuk meminimalkan limbah di setiap dapur MBG,” kata Hasan.
Baca Juga: Selamat Datang, Generasi Beta: Era Baru di Tengah Teknologi dan Isu Global
Jadi Mitra MBG: Peluang untuk Berkontribusi
BGN membuka kesempatan bagi individu, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan komunitas lokal untuk menjadi mitra MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan sejumlah syarat yang perlu dipenuhi:
1. Status legal yang jelas, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi dari lembaga terpercaya.
2. Kontribusi konsisten, baik pendanaan, fasilitas, maupun keahlian.
3. Misi sejalan dengan BGN, yaitu mendukung kesehatan masyarakat melalui gizi optimal.
4. Informasi detail lokasi dan penerima manfaat, seperti sekolah atau komunitas lokal.
