NTTHits.com, Kupang - Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni mengingatkan Bank NTT untuk lebih berhati-hati dalam mengelola bank daerah itu. Walaupun banyak meberima penghargaan dari berbagai pihak.
"DPRD mengingatkan Bank NTT untuk mengelola Bank ini dengan lebih sungguh dan berhati-hati," kata Emilia saat penutupan sidang I dan pembukaan sidang II tahun 2022-2023, Selasa, 31 Januari 2023.
Bank NTT, menurut dia, terus mendapatkan apresiasi yang terekspos di media massa sampai Desember 2022. Bank NTT menerima penghargaan sebagai bank yang sehat. Namun ditengah penghargaan- penghargaan yang diterima lembaga ini juga terus digerus dengan berbagai informasi berita melalui media tentang penggunaan-penggunaan anggaran maupun juga mekanisme dan system Bank yang tidak sesuai.
Baca Juga: MTN Bank NTT Rp50 Miliar, KOMPAK Pertanyakan Komitmen OJK
"Termasuk adanya kegalauan mengapa deviden kepada Pemerintah Provinsi NTT justru menurun jauh. Ini juga dapat menimbulkan banyak pertanyaan- pertanyaan lanjutan serta dapat menimbukan gangguan bagi kinerja Bank itu sendiri," tandasnya.
Karena itu, Bank NTT juga harus terus meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten- Kota sebagai pemegang saham untuk pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun diakhir tahun 2024 untuk menjadi Bank Devisa.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur NTT, Yoseph Nae Soi mengatakan cataban yang diberikan DPRD kepada Bank NTT merupakan refleksi kritis dari mitra.
"Harus dong. Itukan refleksi kristis. Refleksi kritis dari mitra. Jadi satunya mengingatkan kepada kita, kita mengingkatkan yang satunya. Jadi dua-duanya bisa sejalan, itu namanya keharnonisan. Keharmonisan hanya bisa dicapai dengan kerjasama," ujarnya.
Baca Juga: KOMPAK: Bank NTT Terpapar Bank Kurang Sehat
Ditanya menurunnya deviden dari Bank NTT bagi Pemprov NTT, jelasnya, menurunnya deviden, karena covid-19, sehingga tidak ada pertumbuhan ekonomi, termasuk Bank.
"Usir dulu itu covid. Waktu covid tidak ada pertumbuhan ekonomi, termasuk di bank. Jika covid sudah hilang, lalu deviden turun, pemerintah tidak boleh angkat tangan," ujarnya.
Terkait modal inti Rp3 triliun, dia mengaku pemerintah akan berusaha untuk memenuhi ketentuan itu dengan berbagai teknik.
"Kita akan cari sama-sama. Kita harus optimis. Ada teknik untuk penuhi modal inti itu. Tidak bisa kami buka semuanya di wartawan," tegasnya.***