NTTHits.com, Kupang - Gubernur NTT Emanuel Melkiadea Laka Lena resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029 di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Rabu (14/5/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan NTT dengan agenda nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Gubernur Melki Buka Bali Nusra Education Fair di Kupang: Bekali Siswa NTT Menuju Kampus Impian
“RPJMD adalah peta jalan lima tahun ke depan. RKPD dan APBD harus menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. Kita perlu komitmen bersama untuk memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya.
Musrenbang kali ini juga menekankan pentingnya integrasi dengan kebijakan pusat. “Sinkronisasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat krusial untuk mencapai target pembangunan,” lanjut Melki.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang hadir secara daring, menekankan keselarasan arah pembangunan nasional dan daerah.
“RPJPN 2025–2029 adalah fondasi Indonesia menuju negara maju. Pembangunan di wilayah timur, termasuk NTT, harus mengedepankan strategi afirmatif dan konektivitas infrastruktur yang inklusif,” ujarnya.
Senada, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti pentingnya tema RKPD 2026 NTT yang sejalan dengan RKP Nasional: peningkatan produktivitas untuk ketahanan pangan, energi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Ketua DPRD NTT dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD menambahkan pentingnya refleksi kebutuhan masyarakat, dengan penekanan pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan TPPO. “Kita butuh tangan yang menggenggam tangan, dan hati yang kuat untuk melayani,” katanya.
Baca Juga: Ajak Diaspora Berperan Bangun Daerah, Gubernur NTT Siap Bentuk Forum Diaspora
Pemprov NTT Luncurkan MUSIK KEREN: Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan
Dalam momen Musrenbang ini, Pemprov NTT juga meluncurkan program unggulan Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan atau MUSIK KEREN. Program ini dirancang untuk memastikan partisipasi bermakna dari kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, hingga ODHIV—dalam perencanaan pembangunan.
Gubernur Melki menekankan bahwa MUSIK KEREN bukan sekadar simbolik.
“Ini adalah mekanisme resmi untuk mengakomodasi suara kelompok rentan dalam kebijakan dan penganggaran. Mari kita pastikan pembangunan menjadi musik indah yang harmoni dan bisa dinikmati oleh semua,” ujarnya.