NTTHits.com, JAKARTA– Langkah besar dalam menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrem kini dimulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi ini resmi menjadi pilot project nasional untuk Program Kolaborasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sejalan dengan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penetapan NTT sebagai daerah percontohan ini ditandai dengan pertemuan strategis antara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI pada Sabtu (8/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Melki menegaskan bahwa program ini harus berjalan secara nyata dan terukur dengan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.
Baca Juga: Perkuat Pelayanan Publik, Gubernur NTT Apresiasi Dukungan Program SKALA
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah gerakan besar yang harus dikerjakan bersama. NTT harus menjadi bukti bahwa strategi kolaboratif mampu membawa perubahan signifikan dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujar Gubernur Melki dengan penuh semangat.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perubahan Nyata
Menteri Wihaji menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program ini adalah kerja sama lintas sektor. Pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Desa, serta menggandeng universitas dan lembaga penelitian, termasuk Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang, untuk menghadirkan solusi berbasis riset.
Dukungan penuh juga datang dari akademisi dan dunia usaha. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Dr. Fauzan Adziman, S.T., M.Eng. (Dirjen Riset & Pengembangan Kemendiktisaintek RI), Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D. (Sesmen Kependudukan & Pembangunan Keluarga), serta sejumlah pakar dari Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang.
Baca Juga: Perkuat Layanan Kesehatan, Gubernur NTT Dorong Kolaborasi BPJS dan Dinas Kesehatan
Sementara itu, Gubernur Melki hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Asti Laka Lena, dan Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta, Donald Izaac.
Langkah Nyata: Bukan Sekadar Wacana
Program ini dirancang untuk segera diimplementasikan dengan strategi yang jelas dan efektif. Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan meliputi:
✅ Intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk ibu hamil dan anak balita.
✅ Penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui program pemberdayaan berbasis komunitas.
✅ Pendidikan dan pendampingan keluarga, khususnya bagi ibu dan calon ibu.
✅ Kolaborasi dengan dunia usaha untuk mengarahkan program CSR mendukung penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Gubernur Melki optimistis, keberhasilan program ini akan menjadi model nasional yang bisa diterapkan di daerah lain dengan kondisi serupa.
Baca Juga: Gubernur NTT Perkuat Sinergi dengan Kakanwil Imigrasi
“NTT bukan hanya jadi proyek percontohan, tapi juga bukti bahwa jika kita bekerja bersama, perubahan besar bisa terjadi. Stunting dan kemiskinan bukanlah takdir, melainkan tantangan yang bisa kita atasi,” tegas Gubernur Melki.
NTT: Titik Awal Perubahan Nasional
Pemilihan NTT sebagai lokasi pilot project didasarkan pada tantangan besar yang dihadapi provinsi ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di NTT mencapai 19,48 persen atau sekitar 1.127.570 orang, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.