politik

10 Kementerian Terkena Pemangkasan Anggaran, Polri & Lembaga Penegak Hukum Aman!

Minggu, 9 Februari 2025 | 19:07 WIB
Menteri Sri Mulyani menyampaikan efisiensi anggaran di beberapa kementerian. (Instagram.com/smindrawati)

NTTHits.com, Jakarta – Pemerintah resmi menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga dalam rangka efisiensi belanja negara. Namun, menariknya, Polri dan sejumlah lembaga penegak hukum justru tetap mendapatkan anggaran penuh tanpa pemotongan.

Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan target efisiensi mencapai Rp306,69 triliun.

Sementara 10 kementerian harus merelakan anggarannya dipangkas, lembaga seperti Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mendapat alokasi penuh sesuai rencana awal.

Baca Juga: Anggaran Dipangkas Habis-habisan! Benarkah Presiden Minta Pembangunan IKN Dihentikan?

Polri Tetap Dapat Rp126,6 Triliun, Kemenhan Terbesar

Dalam struktur APBN 2025, Polri menempati posisi kedua sebagai kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, yakni Rp126,6 triliun, hanya kalah dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mendapatkan Rp166,2 triliun.

Berikut daftar anggaran lembaga penegak hukum yang tidak mengalami pemotongan:
Polri: Rp126,6 triliun
Kejagung: Rp24,2 triliun
MA: Rp12,6 triliun
KPK: Rp1,2 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas serta ketepatan sasaran. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa belanja negara harus lebih fokus pada program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti makanan bergizi gratis, swasembada pangan, dan energi.

Baca Juga: Ketua DPRD Komitmen Optimalkan Anggaran di Kelurahan dan Tambah Armada Atasi Sampah Kota Kupang

Kenapa Kejagung Tidak Dipotong?

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa Kejagung tetap melakukan efisiensi dengan memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas, meskipun secara keseluruhan tidak terkena pemotongan.

Sebagai perbandingan, anggaran Kejagung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun:
???? 2023: Rp16,23 triliun
???? 2024: Rp18,6 triliun
???? 2025: Rp24,2 triliun

Baca Juga: Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi! Benarkah Ada Masalah Anggaran?

Polri: Tidak Dipotong, Tapi Tetap Berhemat

Meski tidak mengalami pemangkasan, Polri tetap berkomitmen mendukung efisiensi anggaran dengan berbagai langkah internal, seperti:
Pengurangan anggaran perjalanan dinas personel
Penyederhanaan rapat dan seminar yang tidak mendesak
Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan operasional

“Melalui langkah-langkah ini, Polri tetap bisa berkontribusi pada efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi efektivitas tugas utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik,” ujar Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri.

Adapun alokasi anggaran Polri 2025 mencakup:
???? Belanja pegawai: Rp59,44 triliun (naik Rp1,16 triliun dari tahun sebelumnya)
???? Belanja barang: Rp34,07 triliun
???? Belanja modal: Rp33,09 triliun

Baca Juga: Sri Mulyani Tanggapi Permintaan BGN Tambah Anggaran MBG Rp100 Triliun, Ungkap Manfaat Besar untuk UMKM

Daftar 10 Kementerian yang Alokasinya Dipangkas

Berbeda dengan Polri dan lembaga penegak hukum, berikut 10 kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran:

1️⃣ Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
???? Total anggaran: Rp53,19 triliun
???? Pemangkasan: Rp12,3 triliun (22%)

Halaman:

Tags

Terkini