NTTHits.com, Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Agus Andrianto, bertindak tegas dengan mencopot seluruh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dalam kasus pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.
Namun, langkah itu dinilai belum cukup. Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, mendukung pencopotan tersebut tetapi menegaskan bahwa sanksi tegas harus berlanjut ke ranah hukum.
"Saya mengapresiasi tindakan cepat Menteri Imipas dalam mencopot pejabat Imigrasi yang diduga terlibat. Namun, pencopotan saja tidak cukup. Mereka harus diproses secara pidana agar menimbulkan efek jera dan menjaga profesionalisme seluruh staf Imigrasi di Indonesia," tegas politisi Golkar dari dapil NTT II itu, Minggu (2/2/2025).
Baca Juga: Geng Rusia Rampok Rp 3,4 Miliar di Bali, Politisi Golkar Rudi Kabunang Desak Pengawasan Ketat WNA
Citra Buruk bagi Indonesia
Umbu Rudi menilai tindakan para oknum petugas Imigrasi ini mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.
"Saat ini, beredar luas video di media sosial yang menunjukkan bagaimana seorang WNA sudah menyiapkan uang suap begitu tiba di Indonesia, karena mereka tahu akan diperas. Ini sangat memalukan dan merusak citra bangsa," katanya dengan nada geram.
Langkah Tegas Menteri Imipas
Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan semua petugas yang terlibat telah ditarik dari tugas di Bandara Soekarno-Hatta dan tengah menjalani pemeriksaan internal.
"Kami berterima kasih atas informasi yang diberikan Kedutaan Besar China. Kami langsung mencopot semua petugas yang namanya tercantum dalam laporan dan mengganti mereka dengan personel baru. Saat ini mereka sedang dalam pemeriksaan," ujar Agus Andrianto, mantan Wakapolri yang dikenal berkomitmen terhadap reformasi birokrasi.
Baca Juga: Polda NTT Gelar Jumat Curhat di Fatululi, Warga Pertanyakan Kasus Rudi Soik dan Rekrutmen Polisi
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi Imigrasi Indonesia. Publik menanti, apakah sanksi tegas benar-benar akan dijatuhkan kepada para pelaku atau hanya sekadar rotasi jabatan. Satu yang pasti, kepercayaan dunia terhadap integritas aparat Imigrasi kini sedang dipertaruhkan.***