Dan terkait hal itu, katanya saksi - saksi sudah memberikan keterangan sesuai yang disampaikan ke Bawaslu bahwa para saksi mengetahui salah satu Calon Wakil Bupati yang ikut Kontestasi Pilkada Belu dahulunya merupakan mantan Narapidana.
"Tetapi status itu sama sekali tidak disampaikan ke pihak KPU sehingga tidak diketahui oleh umum. Padahal sesuai aturan Narapidana boleh mengajukan diri sebagai Calon Kepala Daerah. Tetapi ada mekanismenya, yaitu menyampaikan secara jujur untuk mempublikasikan", jelas Bernard.
Dalam kasus ini, sambungnya, Terduga sama sekali tidak secara jujur memberitahukan status hukum yang pernah dijalaninya sebagai mantan Narapidana.
Kasus ini, tidak hanya mendapat perhatian serius para Ahli Hukum Pidana, namun juga masyarakat setempat.
Salah satu warga Belu yang enggan disebutkan namanya berpendapat, penanganan kasus ini harus dilakukan secara profesional dan prosedural untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.
"Kami masyarakat menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penanganan kasus ini. Proses penanganan ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung", kata sumber yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, proses pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan pemilu, termasuk kampanye, berjalan dengan jujur dan adil, serta untuk memastikan tidak ada pihak yang melakukan pelanggaran yang dapat merusak integritas Pemilu 2024.
Hingga berita ini ditayang, Senin, 30 Desember, Ketua Bawaslu Belu, Agustinus Bau, S.Fil tidak berhasil dikonfirmasi.
Beberapa kali dihubungi melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon, tidak ditanggapi. (*)