NTTHits.com, Kupang - Kepala Dinas Pendidikan NTT, Ambros Kodo mengaku belum menerima laporan adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rote Ndao terlibat politik praktis. Namun jika terbukti akan ditindak sesuai aturan.
"Jika terbukti adanya pelanggaran netralitas ASN di lingkup Dinas Pendidikan tentunya akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku," tegas Ambros kepada media ini, Jumat, 6 Agustus 2024.
Terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan dua oknum Guru di Rote Ndao, dia mengaku belum menerima laporan itu.
Baca Juga: Produk Nasabah PNM Ludes Terjual di Negara Matahari Terbit Jepang
"Sebagai induk organisasi belum ada laporan yang masuk. Jika sudah ada, kami akan lakukan penindakan sesuai aturan," tegasnya.
Menurut dia, ASN sudah diingatkan dari Pemerintah pusat dan Gubernur untuk tidak terlibat politik praktis jelang Pilkada serentak ini.
"Sudah ada aturan dari tingkat pusat hingga daerah terkait netralitas ASN," tegasnya.
Bahkan, dia mengaku telah mengingatkan ASN di lingkup Dinas Pendidikan agar tidak terlibat politik praktis jelang Pilkada serentak.
Baca Juga: Bawaslu Rote Ndao Terima Laporan terkait Dugaan ASN Tak Netral
"Melalui zoom atau pertemuan, saya selalu ingatkan agar tidak terlibat politik jelang Pilkada ini," tegasnya.
Diketahui dua oknum guru di Kabupaten Rote Ndao diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN, karena mengajak dan berkampanye memenangkan salah satu Paslon Bupati Rote Ndao.
Bahkan kasus ini telah dilaporkan ke Bawaslu Rote Ndao untuk ditindaklanjuti. Kedua oknum guru viral di media sosial saat berorasi dan memposting ajakan mendukung paslon tertentu.***