NTTHits.com, Kupang - Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti soal buruknya layanan dan manajemen RSUD SK Lerik sebagai rumah sakit pemerintah hingga adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp.3 milliar.
"Memang sangat buruk pelayanan RSUD SK Lerik, dan ada juga temuan BPK sebesar Rp.3 milliar,kalau bisa Wali Kota evaluasi kembali, apalagi wali kota sebagai dokter yang tahu persis manajemen rumah sakit,"tandas Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kupang, Simon Dima, Minggu, 30 Maret 2025.
Baca Juga: Sekda Kota Kupang Purna Bakti, Pemkot Kupang Belum Ajukan Nama Penganti Nanti, Masuk Libur
Menurut dia, buruknya pelayanan kesehatan dan manajemen RS tersebut sudah menjadi rahasia umum, dan hal tersebut berulang kali menjadi keluhan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan medis.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Neda Lalay, mengatakan, pelayanan kesehatan yang buruk dan tata layanan manajemen RS yang bobrok serta adanya temuan BPK senilai Rp.3 milliar sudah semestinya harus dibenahi.
Baca Juga: NTT Dapat Kado Lebaran, Pertamina Turunkan Harga BBM Non-Subsidi Pertamax dan Dex Series
"Segera benahi, apalagi ada temuan, ya namanya suatu pelanggaran, ada sanksi hukumnya, ini semua tergantung keputusan kepala daerah, kebijakannya seperti apa,"ujar Neda.
RSUD SK Lerik, menurut Neda, sudah amburadul dari pelayanan hingga manajemen RS sehingga harus segera dibenahi secepatnya, pasalnya, RS harusnya dapat memberikan pelayanan yang prima pada pasien bukan berbanding terbalik.
"Harusnya RS itu lebih baik lagi, berbenah, tidak bisa terus seperti ini, kalau memang sudah amburadul kedepannya tidak boleh lagi,"tutup Neda. (*)
