NTTHits.com, Kupang - Perubahan iklim menjadi tantangan besar Indonesia dua dekade ke depan, dan Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya dalam membangun daerah secara berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, saat membuka Workshop bertajuk “Mendorong Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim yang Berkeadilan di Provinsi NTT”, yang digelar di Hotel Harper Kupang, Senin (19/5/2025).
“RPJPN 2025–2045 telah mengidentifikasi perubahan iklim sebagai tantangan utama. Karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas kami lima tahun ke depan,” ujar Gubernur Melki.
Baca Juga: Lantik Pejabat Eselon II, Gubernur NTT; Jabatan Ini adalah Mandat, Bukan Hak
Dalam kunjungan ke berbagai kabupaten, Gubernur Melki menemukan bahwa keterbatasan sumber daya air—terutama di musim kemarau—masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan NTT sebagai lumbung pangan nasional.
Oleh karena itu, Pemprov NTT mendorong optimalisasi bendungan dan embung, pemanfaatan teknologi pengangkatan air ke dataran tinggi, serta penghijauan hutan dan pengembangan wilayah tangkapan air hujan.
“Rehabilitasi hutan bukan hanya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga sebagai langkah mitigasi terhadap bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di NTT,” tambahnya.
Baca Juga: Ini Dia 15 Pejabat Eselon II yang Dilantik Gubernur NTT Sore Ini
Lebih lanjut, Gubernur Melki menegaskan komitmen untuk mengembangkan potensi sumber daya alam non-tambang secara maksimal dan berkelanjutan.
Saat ini, Pemprov NTT sedang menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah – Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Provinsi NTT Tahun 2025–2045, yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan kolaboratif.
Workshop ini merupakan inisiatif dari Voices For Just Climate Action (VCA) dan diharapkan dapat memperkuat ketahanan iklim berbasis komunitas serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap dampak perubahan iklim.
Baca Juga: Sore Ini, Gubernur NTT Lantik 15 Pejabat Eselon II
“Kami ingin memastikan bahwa adaptasi perubahan iklim di NTT tidak hanya menjadi kebijakan dari atas ke bawah, tetapi juga bergerak dari akar rumput—melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” tutup Gubernur Melki.***