NTTHits.com, Makassar - Lebih dari 100 perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menghadiri Indonesia Civil Society Forum (ICSF) Regional Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak 16-17 Juli 2024.
Pertemuan tersebut guna saling belajar dan melakukan refleksi atas tantangan terhadap ruang sipil dan peluang untuk memperkuat demokrasi serta pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
Melanjutkan kesuksesan empat pertemuan sebelumnya, ICSF ke-5 pada tahun ini menyelenggarakan pertemuan dengan format yang sedikit berbeda. Sebelumnya hanya dilakukan di tingkat nasional di Jakarta saja, tahun ini ICSF berkeliling ke tiga region di Indonesia sebelum akhirnya mengumpulkan masyarakat sipil di tingkat nasional.
Baca Juga: Tunggakan Pajak PBB Kota Kupang Capai Rp.22,9 Milliar
Di Indonesia, kerja-kerja masyarakat sipil mencoba menjangkau masyarakat yang paling rentan, terpinggirkan, dan secara langsung terdampak. Kerja-kerja ini seringkali mengisi kekosongan dan membantu inisiatif-inisiatif pemerintah dalam banyak isu, mencakup isu lingkungan, perempuan, Hak Asasi Manusia (HAM), isu kelompok disabilitas dan lainnya.
Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa mengatakan forum ini penting untuk mencatat berbagai tantangan, kesulitan maupun pelemahan yang sedang dihadapi bersama. Dan juga sama pentingnya untuk mengapresiasi dan merayakan setiap perubahan positif, dukungan, dan kolaborasi yang telah dicapai dan terjalin hingga saat ini.
"Dengan banyaknya lingkup kerja OMS di Indonesia, diperlukan adanya wadah untuk aspirasi serta ruang berbagi. Indonesia Civil Society Forum menjawab kebutuhan tersebut,"kata Yusran.
Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Ilham Saenong mengatakan kepesertaan yang antusias dari tiap kota kawasan Indonesia Timur yakni Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, menjadi kesempatan saling belajar dan memaknai ulang apa dan siapa yang diperjuangkan, ruang sipil seperti apa yang harus tersedia, dan bagaimana mengupayakannya.
Baca Juga: Pekan Panutan PBB-P2, Potensi Pendapatan Pajak Kota Kupang Sebesar Rp.22 Milliar
"ICSF ini menjadi forum dan ruang aman bagi kita semua untuk masyarakat sipil berefleksi dan berstrategi”kata Ilham.
Ilham melanjutkan, saat ini, masyarakat sipil di Indonesia tengah menghadapi banyak ragam tantangan. Misalnya, minimnya akses kepada fasilitas publik untuk gerakan kelompok disabilitas serta penyempitan ruang sipil dari berbagai arah. Akses fasilitas publik untuk kelompok disabilitas seringkali ditemui di region Timur di Indonesia, tidak hanya itu, di beberapa desa kelompok disabilitas seringkali dianggap seperti hal yang memalukan sehingga disembunyikan oleh keluarganya.
Penyempitan ruang sipil misalnya dapat dilihat dalam adanya narasi-narasi kemungkinan masuknya aparatur negara ke ruang sipil dengan banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membuka adanya kesempatan kembalinya Indonesia ke rezim yang lebih represif, seperti RUU Perubahan UU TNI. Jika lolos, organisasi masyarakat sipil khawatir akan lebih banyak represi terhadap masyarakat sipil. Secara internal, masyarakat sipil juga mengutarakan bahwa adanya kebutuhan untuk regenerasi dalam gerakan agar pengetahuan dan kekuatan tidak berpusat kelompok tertentu saja.
Baca Juga: Pemkot Kupang Luncurkan e-SPPT dan Bayar Pajak Digital Pakai QRIS
Salah satu perwakilan organisasi masyarakat sipil, Cung mengatakan, ada kepentingan untuk terjadi regenerasi dan keterlibatan orang muda di organisasi agar pengetahuan tidak terkumpul di satu orang saja. Tantangan lain adalah mekanisme pendanaan yang perlu lebih inklusif dan ramah bagi OMS di tingkat tapak yang memiliki kapasitas terbatas. Walaupun banyak tantangan, masyarakat sipil tetap terus bergerak dan berinisiatif untuk memperkuat demokrasi melalui kerja-kerjanya dalam berbagai isu. Misalnya, Econusa yang bekerja di Papua dan Maluku berhasil melakukan sociopreneurship untuk penggalangan dana, tidak hanya bagi organisasi, namun bagi koperasi-koperasi masyarakat yang dinaungi oleh organisasinya.