NTTHits.com, Kupang - Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakui kenaikan tarif retribusi pasar dari sebesar Rp.3ribu menjadi Rp.7ribu, tidak pernah disosialiasikan ke para pedagang yang berada dipasar- pasar tradisional.
"Demo ini terjadi karena memang ada kelemahan dari perumda Pasar yang tidak melakukan sosialisasi, pemberlakuan ini dirasakan pedagang secara tiba-tiba sehingga ada aksi,"kata Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Diana Bire, Jumat, 5 Januari 2023.
Baca Juga: Ratusan Pedagang Pasar se-Kota Kupang Demo Pemkot - DPRD Tolak Kenaikan Retribusi
Menurut dia, perihal perubahan atau kenaikan tarif retribusi dari sebesar Rp3ribu menjadi Rp.7ribu yang diberlakukan, terasa tiba - tiba karena tanpa melakukan sosialisasi sejak awal secara masif, selain itu pedagang juga mengeluhkan bentuk pelayanan Perumda Pasar yang tidak maksimal bagi para pedagang, sehingga kenaikan tarif tersebut menimbulkan gejolak dan penolakan.
Hal senada juga diakui dirut Perumda Pasar Kota Kupang, Ferdinandus Leu, mengakui perubahan tarif retribusi bagi para pedagang tidak melalui proses sosialisasi sejak awal sehingga menimbulkan aksi dan gejolak para pedagang, yang merasa keberatan dan tidak menerima kenaikan nominal retribusi tersebut.
"Posisi terakhir itu ya kami kurang sosialisasi, dalam satu bulan ini kami akan kami giatkan sosialisasi,"kata Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ferdinandus Leu.
Para pedagang yang berasal dari tiga pasar besar tradisional Kota Kupang, yakni pasar Oebobo, Inpres dan Oeba juga mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap layanan Perumda Pasar selama ini yang tidak maksimal dalam memberikan pelayanan meski menarik retribusi setiap hari.
"Kami juga sangat kecewa dengan pelayanan daripada pihak Perumda Pasar kepada kami pedagang yang selama ini ditarik retribusi setiap hari," kata Koordinator pedagang pasar Javit Lette.
Para pedagang yang mendatangi gedung DPRD kota Kupang menyampaikan penolakan terhadap kenaikan tarif retribusi dengan dalil memberatkan serta tanpa sosialisasi sebelumnya, serta berjanji akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak jika tuntutannya tidak digubris oleh pemerintah dan DPRD. (*)