NTTHits.com, Kupang - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengimbau para Wajib Pajak (WP) untuk segera mengakses cara mengintegrasi pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara mandiri.
"Saya menghimbau, bagi para wajib pajak segera melakukan pemuthakiran data secara mandiri, untuk memvalidasi atau pemandanan NIK sebagai NPWP secara mandiri,"kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra), Syamsinar, saat media gathering via online, Kamis, 19 Januari 2023.
Baca Juga: Realiasasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kupang Capai Rp.1,39 Triliun
Menurut dia, pemutakhiraan data atau pemadanan NIK sebagai NPWP, harus segera dilakukan oleh wajib pajak, karena nomor NPWP yang lama sebanyak 15 digit tidak akan berlaku lagi terhitung 1 Januari 2024. Agar NIK dapat dipakai sebagai NPWP maka harus dilakukan pemadanan mandiri secara online melalui DJP Online.
Kepala KPP Pratama Kupang, Ayu Sri Liana Dewi, mengatakan, pemandanan NIK jadi NPWP merupakan kebijakan satu data Indonesia, dengan pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.
"Penggunaan NIK jadi NPWP memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak,"kata Ayu.
Baca Juga: Direktur Kredit Bank NTT Diperiksa Jaksa Terkait Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama, KPP Pratama Kupang, Jupiter Siburian, menjelaskan, khusus untuk NPWP wajib pajak pribadi yang lama, perlu diintegrasikan menggunakan NIK, sedangkan bagi wajib pajak badan menggunakan 16 digit ditambah angka 0 didepan.
"Kedepan, kita sudah pakai NPWP 16 digit, untuk orang pribadi kita akan pakai NIK saja, sedangkan wajib pajak badan menggunakan 16 digit ditambahkan angka nol,"kata Jupiter.
Baca Juga: Capaian Kinerja Tahun 2022, Kejari Belu Raih Tiga Penghargaan
Sesuai dengan PMK 112/PMK.03/2022, tentang nomor pokok wajib pajak, bagi pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah, format NIK jadi NPWP diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi.
Sedangkan wajib pajak badan dan instansi pemerintah, menggunakan 16 digit di tambah angka nol di depan 16 digit tersebut, untuk seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya yang membutuhkan NPWP. (*)