NTTHits.com, Kupang - Isu keamanan dan konflik di Papua kembali mendapat sorotan serius dari anggota Komisi III DPR RI, Umbu Rudi Kabunang dan Andre Hugo Parera. Keduanya mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan strategis dalam menangani masalah tersebut.
Umbu Rudi Kabunang menegaskan bahwa meskipun Papua telah mendapatkan status otonomi khusus, permasalahan kekerasan masih terus terjadi. Ia mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk bertindak tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terus menebar teror, termasuk menewaskan warga NTT baru-baru ini.
"Masalah Papua ini serius. Saya meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil langkah tegas menindak KKB karena ini sudah menyangkut nyawa manusia, termasuk warga NTT yang menjadi korban," tegas Umbu Rudi.
Baca Juga: Tragedi Kemanusiaan di Papua: PADMA Indonesia Kutuk Keras Kekerasan terhadap Perempuan Asal NTT
Lebih lanjut, Umbu Rudi menilai bahwa selain tindakan tegas, perlu ada kebijakan yang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.
"Saya juga mendesak agar pelaku kejahatan berat ini diberikan hukuman berat, termasuk kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, agar ada efek jera," tambahnya.
Sementara itu, Andre Hugo Parera menyoroti bahwa konflik di Papua bersifat multidimensi dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif.
"Masalah di Papua ini tidak bisa hanya ditangani dari sisi keamanan saja. Harus ada pendekatan kemanusiaan dan diplomasi agar penanganannya lebih efektif," jelas Andre.
Baca Juga: Pemerintah Jepang dan UNICEF Bermitra untuk Meningkatkan Gizi dan Pendidikan Anak di Papua
Ia mengusulkan agar pemerintah membentuk sebuah desk khusus yang secara fokus menangani konflik di Papua.
"Dalam rapat terakhir dengan Komnas HAM, kami mengusulkan pembentukan desk khusus yang akan mengawal penanganan Papua, baik dari aspek keamanan, kemanusiaan, maupun diplomasi. Langkah ini penting agar masalah Papua bisa ditangani secara menyeluruh," tandas Andre.
Dengan meningkatnya ketegangan di Papua, para wakil rakyat ini berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kekerasan dan memastikan hak-hak kemanusiaan masyarakat Papua tetap terlindungi.***