NTTHits.com, Jakarta – Polemik terjadi setelah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi mendadak kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Keputusan ini datang tak lama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh KPK dalam kasus buron Harun Masiku, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Megawati pun langsung mengeluarkan Surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang berisi instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dari PDIP.

Baca Juga: Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena Jalani Retreat Kepala Daerah di Magelang

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi surat tersebut.

Bahkan, bagi mereka yang sudah dalam perjalanan, Megawati meminta agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa semua kader PDIP harus tetap siaga dan waspada terhadap panggilan partai atau commander call.

Baca Juga: Instruksi Megawati vs Perintah Prabowo: Retret Kepala Daerah Jadi Arena Politik?

Gubernur Jabar: Semua Kepala Daerah Tetap Berangkat!

Namun, tak semua kepala daerah mengikuti instruksi tersebut. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, justru memastikan bahwa semua kepala daerah di Jabar, termasuk dari PDIP, tetap akan mengikuti retret.

"Di Jabar semuanya ikut, anggarannya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," kata Dedi di Gedung DPRD Jabar, Jumat, 21 Februari 2025.

Menurutnya, sebagai kepala daerah, mereka harus mematuhi kebijakan pemerintah pusat, bukan hanya perintah partai.

"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem pemerintahan. Kalau Bu Mega melarang, itu hak beliau, tapi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," tegas Dedi.

Bersama 30 bupati dan wali kota dari Jabar, Dedi Mulyadi dijadwalkan terbang ke Magelang menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara (AU).

Baca Juga: Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret dengan Prabowo: Imbas Penahanan Hasto Kristiyanto?

Daftar 20 Kepala Daerah PDIP yang Tunda Keberangkatan

Meski begitu, sejumlah kepala daerah dari PDIP memilih mematuhi instruksi Megawati dan menunda keberangkatan mereka.