NTTHits.com, Jakarta – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) bersuara lantang menyoroti kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memangkas anggaran untuk daerah tanpa merombak struktur Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu gemuk dan boros anggaran.
Ketua KOMPAK INDONESIA, Gabriel Goa, menegaskan bahwa pers dan rakyat harus bersuara keras agar keputusan-keputusan strategis pemerintah tidak merugikan masyarakat kecil.
"Lebih baik hentikan pembelian kapal induk dan batalkan program makan siang gratis daripada rakyat kecil menjadi korban. Jika anggaran daerah dipotong tetapi kabinet tetap tambun dan boros, maka eksistensi dan integritas Presiden Prabowo akan dipertanyakan oleh rakyat dan pers yang berintegritas," ujar Gabriel Goa.
Dua Tuntutan Utama KOMPAK INDONESIA
Dalam pernyataan resminya, KOMPAK INDONESIA menyampaikan dua desakan utama kepada Presiden Prabowo Subianto:
1️⃣ Segera Rampingkan Kabinet Merah Putih
– Struktur kabinet saat ini dianggap terlalu besar dan menghabiskan anggaran negara.
– Pemangkasan jumlah kementerian dinilai lebih efektif untuk menekan pemborosan dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
2️⃣ Batalkan Program Makan Siang Gratis
– Program ini dinilai berpotensi membuka celah korupsi di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.
– Alihkan anggaran ke sektor yang lebih produktif, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi rakyat kecil.
Pers dan Rakyat Diminta Bersikap Kritis
Menurut Gabriel Goa, pers yang berintegritas memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama terkait pengelolaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa jika rakyat dan pers diam, maka program-program yang tidak berpihak pada masyarakat akan terus berjalan tanpa pengawasan.
"Kami menyuarakan 'voice of the voiceless'—suara rakyat kecil yang sering diabaikan. Jangan sampai keputusan pemerintah justru semakin menyulitkan mereka yang sudah hidup dalam keterbatasan," tegasnya.
Akankah Prabowo Merespons Desakan Ini?
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan yang disampaikan KOMPAK INDONESIA. Namun, tekanan dari masyarakat sipil dan pers berintegritas dapat menjadi faktor penentu dalam evaluasi kebijakan pemerintah ke depan.
Akankah Prabowo melakukan perombakan kabinet dan membatalkan program makan siang gratis? Atau tetap menjalankan kebijakannya meskipun mendapat kritik keras?***