NTTHits.com, Jakarta – Memasuki 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, spekulasi tentang kemungkinan reshuffle kabinet semakin menghangat.
Tanggapan pun datang dari berbagai pihak, salah satunya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menyebut bahwa reshuffle sepenuhnya adalah kewenangan Presiden Prabowo.
"Reshuffle itu sepenuhnya hak presiden. Saya belum mendapat informasi lebih lanjut soal itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Sorotan Publik Terhadap Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
Beberapa menteri dalam Kabinet Merah Putih belakangan ini jadi sorotan publik, dengan sejumlah insiden yang mencoreng citra mereka.
Pada 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian untuk undangan haul orang tuanya adalah kesalahan administratif.
Kemudian, pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Umat Beragama, mundur dari jabatannya setelah video viral yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok penjual es teh dalam acara pengajian.
Baca Juga: Doktif Klarifikasi Soal Wajah Bopeng, Begini Penjelasan Mengenai Korelasi dengan COVID-19
Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai sebagai protes terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai tanpa pemberitahuan.
DPR Rencanakan Pertemuan dengan Presiden Prabowo
Muzani juga mengungkapkan bahwa pimpinan MPR akan segera mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk membahas berbagai persoalan negara. "Kami akan mengajukan waktu untuk berkonsultasi dan berdiskusi tentang masalah-masalah negara," tambahnya.
Celios Rilis Daftar 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk