NTTHits.com, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengatakan, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu isu yang paling rawan dalam indeks kerawanan pemilu.
"Netralitas ASN adalah salah satu isu yang paling rawan dalam indeks kerawanan pemilu,"tegas Rahmat, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama seluruh kepala daerah di Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Ia menambahkan, karena itu pentingnya sinergi antara kepala daerah dan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN. Bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN RI), Bawaslu RI akan terus berkoordinasi untuk menindaklanjuti laporan dan temuan terkait netralitas ASN.
"ASN harus paham bahwa meskipun mereka memiliki hak untuk memilih, mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam kampanye politik," jelas Bagja.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kupang, Linus Lusi,yang turut menghadiri Rakornas tersebut, menyatakan dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang terhadap upaya Bawaslu RI dan menegaskan bahwa Pemkot Kupang telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk sosialisasi dan pelatihan, untuk memastikan ASN memahami pentingnya netralitas dan peran ASN dalam menjaga demokrasi.
Baca Juga: Sidak ke Sejumlah OPD, Pj Wali Kota Kupang Minta ASN Tingkatkan Kinerja dan Layanan
"Kami akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan netralitas ASN terjaga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjamin pemilihan yang bersih dan adil,"kata Linus
Pemkot Kupang juga menegaskan komitmen untuk pastikan seluruh ASN di Kupang bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan serentak.
"Kami akan mengambil langkah proaktif memastikan ASN tidak terlibat dalam aktivitas politik, karena netralitas ASN adalah fondasi kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan," tutup Linus
Rakornas Bawaslu RI bersama para Kepala Daerah se Indonesia dirangkai pula dengan deklarasi yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan Kepala Daerah sebagai komitmen bersama untuk menjaga netralitas ASN demi menjamin pemilihan yang bersih dan adil. (*)