NTTHits.com, Garut – Tragedi memilukan terjadi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, saat ledakan amunisi tak layak pakai milik Puspalad TNI AD menewaskan 13 orang, termasuk 9 warga sipil dan 4 anggota TNI. Insiden maut itu terjadi pada Senin pagi, 12 Mei 2025, sekitar pukul 09.30 WIB.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung turun ke lokasi kejadian pada Selasa, 13 Mei 2025, untuk meninjau situasi dan menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban.
"Tentu yang pertama saya sampaikan adalah rasa duka mendalam. Saya merasa punya tanggung jawab sebagai kepala daerah," ujar Dedi di hadapan awak media di lokasi kejadian.
Baca Juga: Heboh! Dokter Kandungan di Garut Diduga Lakukan Pelecehan Saat Pemeriksaan USG, Terekam CCTV
Dedi mengungkapkan bahwa beberapa korban sipil yang tewas merupakan tulang punggung keluarga. Mereka meninggalkan anak dan istri, serta telah bertahun-tahun mengabdi membantu petugas TNI AD dalam menangani amunisi.
"Ada korban yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Ini bukan pekerjaan musiman, tapi profesi yang dijalani sehari-hari. Mereka sangat berpengalaman," tuturnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Dedi Mulyadi menyatakan siap mengambil alih tanggung jawab pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak korban yang ditinggalkan.
Baca Juga: Dampak Bangunan Rusak Akibat Gempa Garut Bertambah
"Anak-anak yang ditinggalkan dan belum menikah, saya pastikan akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi. Pendidikan dan kehidupan kesehariannya akan jadi tanggung jawab kami," tegas Dedi.
Gubernur juga menyebut bahwa peristiwa ini tergolong kecelakaan kerja, mengingat para korban sipil tengah menjalankan tugas mereka saat insiden terjadi.
"Kalau peristiwa ini terjadi saat mereka bekerja, maka ini adalah kecelakaan kerja. Dan kita wajib hadir untuk mendampingi para keluarga korban," tambahnya.
Baca Juga: Gempa M6,2 Guncang Garut, 9 Wilayah Kabupaten Disekitar Terdampak
Insiden ini meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.
Pemerintah Provinsi Jabar berjanji akan terus mengawal proses penanganan pasca-tragedi serta memberikan pendampingan maksimal kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.***