NTTHits.com, Kupang - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien pada tahun 2025 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi saat Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendukung pembangunan nasional Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun 2024.
Baca Juga: HDI, Pemkot Kupang Tegaskan Upaya Ciptakan Lingkungan Inklusif Bagi 1.023 Penyandang Disabilitas
"Kami berharap, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien, pada tahun 2025 BPK RI Perwakilan NTT, dapat memberikan pendampingan lebih awal dan langsung kepada perangkat daerah terkait. Dengan begitu, fokus pendampingan dapat mengatasi risiko secara lebih optimal,"kata Linus Lusi, Senin, 9 Desember 2024.
Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT, Redho Berlian, mengatakan, terdapat beberapa capaian positif Pemerintah Kota Kupang, antara lain penganggaran belanja wajib untuk fungsi pendidikan di atas 20persen pada perencanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024, pengelolaan defisit APBD Kota Kupang yang dinilai memadai, terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Kupang Tahun 2023-2026.
Baca Juga: Pemkot Janjikan Bonus Tambahan Bagi Tim Persekota Kupang
Selain itu, Pemkot juga diapresiasi atas anggaran dan realisasi belanja wajib yang telah mengikuti rekomendasi dari Tim Evaluasi Provinsi, dukungan terhadap capaian SPM melalui data mutu pelayanan dasar dan realisasi program/kegiatan untuk pemenuhan SPM, dan penganggaran pendapatan transfer pemerintah pusat yang telah sesuai dengan penetapan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Apresiasi atas beberapa capaian positif Pemerintah Kota Kupang,"kata Redho.
Baca Juga: BRI Dorong Digitalisasi UMKM dengan Program QRIS UMI MDR 0%, Transaksi Jadi Lebih Mudah dan Untung!
Turut hadir serta dalam xit Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan NTT, Stefanus Naldo Mitang, sejumlah pejabat lainnya, termasuk para asisten Wali Kota dan kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang. (*)