NTTHits.com, Kupang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisiasi melakukan pencanangan Gerakan Kemanusiaan Penanganan Stunting (GKPS) secara pertahelix atau model kolaborasi seluruh elemen, setelah menyandang predikat peringkat ke-2 tertinggi kasus stunting dan urutan ke-3 predikat miskin ekstrem di Indonesia.
"Miskin ekstrem, stunting, ini yang harus kita selesaikan dari bumi NTT agar bisa nikmati bonus demografi 2045, setiap individu bisa hidup sehat, aktif dan produktif,"kata Pj Gubernur, Andriko Noto Susanto, Kamis, 26 September 2024.
Baca Juga: NTT Urutan Tertinggi Kasus Stunting dan Miskin Ekstrem di Indonesia
Menurut dia, bonus demografi terjadi hanya sekali dalam sejarah sebuah bangsa sehingga perlu disertai dengan status gizi yang baik, kualitas SDM meningkat enghasilkan produktivitas yang meningkat pula, namun apabila status gizi tidak baik maka produktivitas rendah menjadi beban negara.
"Stunting adalah dampak dari miskin ekstrem, sehingga harus selesaikan secara bersama - sama, tidak sendiri-sendiri,"tambah Andriko.
Baca Juga: Warga Malaka Diduga Korban Perdagangan Manusia Diselamatkan di Medan
Menyikapi predikat sebagai provinsi miskin ekstrem dan kasus stunting tertinggi, Pemprov NTT mulai mencanangkan GKPS NTT sebagai gerakan bersama melibatkan akademisi, para pengusaha, BUMN, BUMD pelaku usaha lainnya, Pemerintah dari pusat hingga tingkat desa, komunitas, NGi, Asosiasi dan media.
Adapun aksi kolaborasi GKPS NTT meliputi Desa B2SA atau upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, air bersih, pemberdayaan perempuan, sanitasi lingkungan, pola asuh, pemberian makanan tambahan dan orangtua asuh. (*)