NTTHits.com, So'e - Data kasus stunting dan gizi buruk di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mencapai 36,5 persen atau sebanyak 13.441 anak.
"Setengah dari jumlah anak di TTS mengalami stunting, ada kenaikan, dari 20,2persen menjadi sebanyak 36,5persen atau 13.441 anak,"kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) TTS, Ria Tahun, Selasa, 8 Oktober 2024.
Baca Juga: Bulog Peduli Gizi Bantu 175 Balita Stunting dan Gizi Buruk di Desa Oinlasi
Menurut dia, tren data kasus stunting di TTS menunjukkan peningkatan, Februari 2024, tercatat hanya sebanyak 7.850 balita atau sebesar 20,2persen, naik menjadi 36,5persen atau sebanyak 13.441 anak di bulan Agustus 2024.
Data tersebut merupakan perhitungan berbasis aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang digunakan untuk surveilans gizi atau berdasarkan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis untuk mendapatkan informasi kesehatan.
Baca Juga: Pemberdayaan BRI Tingkatkan Skala Usaha Klaster Usaha Rumput Laut Semaya di Nusa Penida
Sedangkan dari data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, tercatat angka kasus stunting sebesar 50,1persen, artinya bahwa setengah dari total jumlah anak di TTS mengalami stunting dan gizi buruk.
"Kita tahu, stunting juga karena kemiskinan ekstrem, dari sisi kesehatan hanya 30persen selanjutnya 70 persen dari ketersediaan air, bahan makanan sehingga butuh kerjasama semua, tidak bisa Dinas Kesehatan sendiri, kami butuh konvergensi,"tutup Ria.
Baca Juga: Wakil Menteri BUMN: Modernisasi Bantu Pemberdayaan Nasabah PNM Lebih Optimal
Penanganan kasus stunting, sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) harus diobati oleh dokter spesialis anak, sehingga kerja kolaborasi menjadi hal wajib dalam penanganan soal stunting diwilayah tersebut. Tren peningkatan kasus juga dipengaruhi oleh beberapa hal yakni 70 persen dari ketersediaan air, sanitasi, pola perilaku, bahan makanan, dan kondisi kemiskinan ekstrem, sementara dari sisi kesehatan hanya sebesar 30persen, sehingga kerj bersama lintas sektor dan stake holder menjadi langkah konvergensi solusi penanganannya. (*)